Selamat datang di Website Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Lampung.

Kepolisian Negara Republik Indonesia

Daerah Lampung

Melindungi, Mengayomi Dan Melayani Masyarkat

Informasi Pelayanan SIM Online Telah Hadir Untuk Masyarakat IndonesiaSelamat Datang di Website Resmi Polda Lampung, Untuk Informasi dan Pelayanan Masyarakat Silakan Kunjungi situs resmi lampung.polri.go.idKepala Bidang Teknologi Informasi Polda Lampung membangun sarana informasi pelayanan terpadu untuk masyarakat lampung melalui situs resmi lampung.polri.go.idPolri menerima Pembuatan SKCK Online untuk masyarakat Indonesia.

Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT)

  • Selasa, 07 November 2017 | 05:29:55
  • Humas Polda
  • Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT)

Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT)
 
 
SPKT bertugas memberikan pelayanan kepolisian kepada masyarakat, dalam bentuk penerimaan dan penanganan pertama laporan/pengaduan, pelayanan bantuan/pertolongan kepolisian, bersama fungsi terkait mendatangi TKP untuk melaksanakan kegiatan pengamanan dan olah TKP sesuai etentuan hukum dan peraturan yang berlaku.  
 

SPKT dapat melayani :
• Laporan Polisi ( LP )
• Surat Tanda Terima Laporan Polisi ( STTPLP )
• Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan ( SP2HP )
• Surat Keterangan Tanda Lapor Kehilangan ( SKTLK )
• Surat Keterangan Catatan Kepolisian ( SKCK )
• Surat Tanda Terima Pemberitahuan ( STTP )
• Surat Keterangan Lapor Diri ( SKLD )
• Surat Ijin Keramaian
• Surat Rekomendasi Ijin Usaha Jasa Pengamatan
• Surat Ijin Mengemudi ( SIM )
• Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor ( STNK )

Fungsi SPKT lainnya :
• Pengkoordinasian dan pemberian bantuan serta pertolongan, anatara laian penanganan tempat kejadian perkara ( TKP ) meliputi tindakan pertama di TKP ( TPTKP ) dan pengolahan TKP, turjawali (pengaturan jalan dan pengawalan lalu-lintas), dan pengamanan;
• Pelayanan masyarakat antara lain melalui telepon, pesan singkat, faksimili, internet ( jejaring sosial ), dan surat;
• Penyajian informasi umum yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.